EDUKATA

Search This Blog

Infografis: Transformasi Gagasan Right to The City

on August 08, 2023

Get link
Facebook
X
Pinterest
Email
Other Apps

Get link
Facebook
X
Pinterest
Email
Other Apps

Comments

Pengujian Keputusan Diskresi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Photo by Karolina Grabowska (https://www.pexels.com/) Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lingkup kewenangan ( intra vires ) Pengadilan Tata Usaha Negara saat ini hanya terbatas pada pengujian terhadap Keputusan Tata Usaha Negaa ( beschikking ), sedangkan tindakan faktual ( feitelijk handelingen ) yang sering menjadi perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah ( Onrechmatige overheidsdaad ) belum menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya. Dalam perkembangannya, Pasal (21) ayat (1-6) UUAP memperluas kewenangan absolut PTUN sehingga ada tambahan kewenangan untuk menguji perkara-perkara yang berkaitan dengan tindakan badan atau pejabat pemerintahan dan/atau badan hukum la...

Policy Brief: Kebijakan Perbatasan Maritim dalam Meningkatkan Potensi Pemanfaatan Sumber Daya Laut Indonesia (Part 3)

Source: https://www.istockphoto.com/ Feasibily Penerapan Pengelolaan perbatasan negara secara terpadu sangat strategis dan mendesak untuk dilakukan, karena menyangkut dengan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dibentuknya Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) yang bertanggungjawab dan kepanjangan tangan pemerintah dalam pengelolaan wilayah perbatasan merupakan terobosan untuk menghadirkan negara lebih dekat. Dengan berbagai ancaman serius di perbatasan mulai aspek sosial, ekonomi, keamanan dan lainnya yang mungkin terjadi di wilayah perbatasan sehingga mengganggu kedaulatan negara Indonesia, dibutuhkan langkah tegas oleh semua jajaran pemerintah, maupun aparat keamanan. Partisipasi masyarakat Indonesia dalam bekerja sama membangun dan menjaga wilayah perbatasan sangat penting dilakukan. Masyarakat harus paham akan batas batas wilayah perbatasan antar negara, tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan negara kita sendiri dan menguntungkan negara tetangg...

Powered by Blogger

Infografis: Transformasi Gagasan Right to The City

Comments

Post a Comment